Sumber foto Andri Saputra/Antara FotoOleh Aisyah Rahmadhani dan Febriana Khoirunisa | Mahasiswa Semester II Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah
MBG adalah salah satu program pemerintah yang menyerap anggaran dalam jumlah besar. Banyak pihak meragukan apakah ratusan triliun rupiah lebih baik dialokasikan untuk makan gratis ketimbang untuk meningkatkan mutu pendidikan, sarana sekolah, atau kesehatan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dari pemerintah untuk menghasilkan generasi Indonesia yang sehat dan pintar. Di tengah permasalahan gizi yang masih melanda, program ini terdengar menarik dan penuh harapan. Namun, di balik narasi besar tersebut, muncullah pertanyaan pokok yang harus diajukan: apakah MBG betul-betul menjadi solusi utama untuk isu pendidikan dan gizi di Indonesia, atau justru merupakan pengeluaran anggaran negara yang tidak efisien yang dibungkus dalam slogan populis?
Kita tahu bahwa program ini telah membawa sejumlah dampak buruk bagi siswa dan negara. Berdasarkan artikel dari UGM yang berjudul "UGM Professor Suggests School Canteens Manage MBG to Prevent Food Poisoning and Rent-Seeking", beberapa masalah yang disoroti meliputi: insiden keracunan makanan, kualitas gizi yang belum optimal, kendala dalam distribusi dan pelaksanaan, potensi pemborosan anggaran, serta kemungkinan praktik rent-seeking (mendapatkan keuntungan dari proyek pemerintah).
Pemerintah telah menyediakan anggaran yang sangat besar untuk melaksanakan program ini. Jumlah dana yang mencapai ratusan triliun rupiah jelas bukan angka yang sedikit. Dalam situasi ekonomi yang masih menghadapi banyak tantangan, penggunaan anggaran sebesar ini seharusnya dipikirkan dengan seksama berdasar pada prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak.
Masalahnya, Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi isu gizi. Sejumlah sekolah juga masih kekurangan sarana belajar, mengalami kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, serta adanya jurang akses pendidikan antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil. Di sektor lain, layanan kesehatan masih belum merata, tingkat pengangguran tetap menjadi problem, dan berbagai program perlindungan sosial juga memerlukan alokasi anggaran yang besar. Dalam keadaan seperti ini, sangat wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah MBG adalah kebijakan yang paling tepat. Lebih lanjut, asumsi bahwa memberikan makanan gratis secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan juga patut dipertanyakan. Kecerdasan dan prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi. Faktor-faktor seperti kualitas pengajar, lingkungan belajar, metode pendidikan, budaya literasi, serta keadaan sosio-ekonomi keluarga semua memiliki dampak yang tidak kalah penting.
Jika akar masalah pendidikan tidak ditangani dengan serius, MBG berisiko hanya menjadi solusi yang dangkal yang tidak menyelesaikan isu-isu mendasar. Program berskala nasional seperti MBG juga menghadapi tantangan terkait birokrasi dan pengawasan. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula risiko terjadinya pemborosan, ketidakefisienan, bahkan penyimpangan. Distribusi makanan yang tidak merata, kualitas menu yang tidak memenuhi standar, dan kemungkinan makanan terbuang karena tidak dimanfaatkan merupakan risiko yang tak boleh diabaikan. Jika permasalahan ini terjadi secara meluas, maka anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan akan habis tanpa memberikan manfaat yang sepadan.
Di sisi lain, tidak semua pelajar di Indonesia berasal dari latar belakang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pemberian bantuan secara menyeluruh kepada semua pelajar bisa jadi mengabaikan prinsip ketepatan sasaran. Anggaran negara seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar memerlukan, bukan dibagikan merata tanpa mempertimbangkan situasi ekonomi para penerima. Pendekatan yang lebih selektif dan didasarkan pada kebutuhan mungkin akan jauh lebih efektif dibandingkan program yang menjangkau semua kalangan.