 |
| Foto: Google |
BASHIRAHNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengupayakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus segera dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya, saat ini masyarakat harus hidup bersama dengan Covid-19.
"Kenyataannya adalah kita harus hidup dengan virus ini. Kita tidak punya opsi lagi. Kita harus mulai melaksanakan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadinya itu adalah situasinya sekarang," kata Nadiem, saat menjadi pembicara dalam acara daring Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, Kamis (1/4).
Dilansir dari gatra.com, jika melihat penyelenggaraan pendidikan di negara lain, Indonesia bisa dibilang tertinggal. Nadiem mengungkapkan, Indonesia hingga saat ini baru menjalankan PTM sebesar 20% dari sekolah yang ada di Tanah Air. Jumlah ini diakui Nadiem sangat rendah, dibandingkan persentase negara-negara Asia Pasifik yang rata-rata sudah sebanyak 85% menyelenggarakan PTM.
"Saat ini, negara-negara Asia Pasifik sudah mulai melakukan tatap muka terbatas dan sudah hampir 85% sekolah tatap muka secara full. Jadinya, kita sedikit ketinggalan juga dari ke negara-negara lain," ujar Nadiem.
Nadiem menjelaskan, saat ini pihaknya sudah berusaha untuk mempersiapkan sekolah tatap muka. Hal utama yang dilakukan saat ini adalah akselerasi vaksinasi dan diprioritaskan kepada guru dan tenaga pendidik.
Vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik ini terus didorong. Arahan Presiden Joko Widodo adalah vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik harus selesai Juni 2021 sehingga tatap muka bisa dijalankan pada Juli.
"Pak presiden sudah berkomitmen usahakan di akhir bulan Juni sampai bulan Juli itu, sudah semua guru dan dosen kita dan tenaga pendidik kita sudah divaksin. Itu yang pertama," jelasnya.
Selanjutnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah diberikan fleksibilitas penuh untuk sekolah melakukan persiapan tatap muka. Baik itu untuk pembelian masker, untuk beli peralatan sanitasi, hand sanitizer dan juga thermogun.
"Jadinya, harusnya prioritas daripada semua dana BOS adalah untuk melaksanakan tatap muka itu. Jadi itu kira-kira persiapannya. Makanya, kita keluarkan SKB ini, bahwa sekolah wajib memberikan opsi tatap muka saat guru-gurunya sudah divaksin," kata Nadiem menegaskan.
Tatap muka pun tetap dilakukan secara terbatas, misalnya dengan membatasi jumlah siswa di dalam kelas. Protokol kesehatan ini harus dilakukan dan situasi tatap muka tidak seperti sebelum pandemi.
Melihat kondisi itu, Nadiem menambahkan, bahwa sekolah wajib memberikan opsi tatap muka saat guru-gurunya sudah divaksin. Hal itu pun yang diharapkan bisa segera dilakukan.
"Maksudnya bisa sekolah itu masuk dua kali seminggu [pekan], tiga kali seminggu [pekan]. Itu terserah, asal maksimal 50% kapasitasnya karena protokol kesehatan barunya itu bukan seperti sebelum pandemi. Protokolnya dipastikan akan sangat ketat," ujarnya.[Mujtahidatul Humairoh]