Oleh Edo Muhammad Abdilah | Mahasiswa STAI Al Fatah Cileungsi
PENYEDIAAN vaksin corona oleh pemerintah akhirnya menemui kepastian, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, penyuntikan vaksin Corona di Indonesia dapat dimulai pada bulan November 2020 mendatang.
Namun beberapa kalangan menyebut keputusan ini terlalu terburu - buru, mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan corona saat ini saja sudah mencapai 800 triliun, sangat "Luar biasa." Padahal harapannya pemerintah bisa memulihkan sektor ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan tentunya.
Tetapi, Berdasarkan investigasi jurnalistik oleh Forum News Network, Presidium Rakyat Menggugat dan Investigasi 101 Channel, di youtube FE 101 Channel berjudul Episode 25: "SURAT CINTA" UNTUK PRESIDEN: Solusi Selesaikan P*ndemi Tanpa Vaksin.
Video tersebut mengulas alasan mengapa membeli vaksin dengan anggaran 1000 triliun pada tahun depan harus dipikirkan matang - matang oleh Jokowi. mengutip pernyataan WHO "Vaksin takkan hentikan pandemi. Kita tak akan pernah kembali normal". dilansir cnbc.com 21/08/2020.
BACA JUGA : Skenario Terburuk dan Terbaik Covid-19
Dijelaskan disana bahwa vaksin tidak pernah berhasil membasmi virus karena virus akan bermutasi, ditambah menurut penelitian PROFESSOR NIDOM FOUNDATION: "Vaksin akan membuat virus tambah ganas". (dalam jurnal prof. Nidom Foundation) maka dari itu perlu penelitian bertahun tahun yang sangat hati - hati untuk meyakini vaksin dapat mengatasi mutasi virus.
Bahkan fakta mengatakan WHO & SAINTIS DI SELURUH DUNIA DALAM 36 TAHUN TERAKHIR TERBUKTI TIDAK MAMPU MEMBUAT VAKSIN HIV, SARS, MERS, DLL
HIV (DIUMUMKAN 1984): 36 TAHUN TAK BERHASIL
CORONA SARS (2002): 18 TAHUN TAK BERHASIL
CORONA MERS (2012): 8 TAHUN TAK BERHASIL
Artinya memang perlu berhati hati prihal pembelian vaksin ini karena cenderung terburu - buru dan ini menyangkut hak sehat rakyat meskipun sejatinya penanganan corona di indonesia sudah sangat mendesak akan kebutuhan vaksin. semoga menjadi pertimbangan pak Jokowi.[]