Source:google
Oleh Khofifah Afiaturrahmi | Mahasiswa Semester VI Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, STAI Al-Fatah
Aksi demo mahasiswa dan Indonesia Gelap trending beberapa hari terakhir di Google. Pencarian dengan kata kunci aksi demo mahasiswa tengah aktif sejak Senin (17/2/2025) pukul 23.00 hingga saat ini. Apa yang sedang terjadi?
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024 menyatakan aksi massa Indonesia Gelap merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. BEM SI menyerukan Aksi Nasional Indonesia Gelap #DaruratPendidikan terbuka dan serentak se-Indonesia. Aksi sedianya akan dilakukan tiga hari mulai 17-19 Februari 2025
Awal mulanya munculnya Indonesia gelap
Tagar #IndonesiaGelap berawal dari slogan yang digunakan warganet saat menyoroti kebijakan pemerintahan sekarang yang dinilai bermasalah. “Aksi sampai gelap, soalnya Indonesia udah gelap dari segala aspek gara2 orang rakus yg berkuasa,” tulis warganet lewat akun X/Twitter, @eno****a_, Senin.
“Saat masa depan negara diselimuti oleh kegelapan yang kian pekat karena ulah penguasa yang culas dan inkompeten, maka diam bukanlah pilihan! #IndonesiaGelap,” tulis akun BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI), Minggu (16/2/2025).
Berdasarkan keterangan resmi BEM SI, aksi Indonesia Gelap #DaruratPendidikan merespons adanya pemangkasan anggaran pendidikan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi ini dinilai tidak sesuai dengan salah satu amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,” kata Koordinator BEM SI Kerakyatan 2025, Satria dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/2/2025).
Lebih lanjut, aksi Indonesia Gelap juga menuntut evaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran. Evaluasi ini khususnya terhadap kebijakan-kebijakan dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran yang tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satunya efisiensi yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai instansi. “Siangnya (anak) Makan (Bergizi) Gratis, tapi malamnya tak bisa makan karena orang tuanya di-PHK,” teriak orator di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025),
Berikut ini 13 tuntutan massa aksi Indonesia Gelap:
1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan
2. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak dan merampak hak rakyat, serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati
3. Tolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dinilai hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus dan lingkungan akademik
4. Hapuskan multifungsi ABRI dalam sektor sipil yang berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat karena mereka butuh perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan
6. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang dinilai mengancam karena memotong anggaran dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset sebagai hal yang mendesak dan harus segera diatasi
10. Menolak Revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas para aparat dan militer serta memperlemah penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak pejabat Kabinet Merah Putih yang bermasalah.
12. Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenan- wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Unjuk rasa Indonesia Gelap juga akan digelar terpusat secara nasional pada Rabu (19/2/2025) dan Kamis (20/2/2025).[]