Oleh Angga Aminudin, M.I.Kom Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Fatah
Setiap bulan November ada Hari Pahlawan, mengenang bangsa kembali ke Surabaya 1945. Pekik takbir Bung Tomo dan Resolusi Jihad Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari menggerakkan rakyat menolak persetujuan pada penjajah. Namun yang sering diingat luput adalah resolusi itu lahir dari pesantren—lembaga yang berdiri di atas tanah wakaf, sawah, dan perniagaan umat, bukan dari tangan yang terulur meminta belas kasihan penyewa. Kemandirian ekonomi itulah yang memberi keberanian para kiai berfatwa. Para pejuang 1945 tidak hanya mengangkat senjata; mereka juga mengangkat lumbung, sawah, dan kemandirian ekonomi sebagai benteng terakhir melawan penjajah. Tanpa landasan itu, perlawanan hanya akan menjadi gerakan yang mudah dipatahkan.
Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum tahun 1945, KH Hasyim Asy'ari bersama KH Wahab Chasbullah telah merintis Nahdlatut Tujjar pada tahun 1918. Gerakan saudagar pesantren itu dibentuk untuk melawan monopoli ekonomi kolonial Belanda. Mereka membangun koperasi dan badan usaha mandiri agar umat tidak bergantung pada penguasa asing. Inilah akar keadilan yang sesungguhnya: ketika perut tidak bergantung pada penjajah, suara kebenaran bisa dikumandangkan tanpa rasa takut.
Model itu terus hidup hingga kini. Studi di Pesantren Tebuireng, Yayasan Hasyim Asy'ari Jombang, menunjukkan bagaimana wakaf produktif dikelola secara profesional. Tujuh unit usaha menghasilkan rata-rata laba bulanan sekitar Rp2,2 miliar. Sebagian besar digunakan untuk operasional pesantren dan beasiswa. Seluruh pembiayaan kegiatan pendidikan berasal dari hasil wakaf produktif, bukan dari ketergantungan pada bantuan luar. Inilah bukti bahwa kemandirian ekonomi masih relevan delapan dekade kemudian.
Namun kenyataan hari ini justru menampilkan kerapuhan. Musuh tidak lagi berwujud tentara asing, melainkan ketergantungan, ketimpangan, dan kerapuhan ekonomi yang menggerogoti dari dalam. Data menunjukkan gambaran pendidikan yang mencolok. Partisipasi sekolah menengah di perkotaan mencapai sekitar 90 persen, sementara di perdesaan hanya sekitar 83 persen. Riset berbasis PISA 2022 memperkuat temuan bahwa latar belakang sosial dan geografis sangat menentukan pencapaian belajar siswa. Di wilayah 3T, biaya tersembunyi seperti seragam dan transportasi memakan hingga 40 persen pendapatan keluarga miskin, sehingga mendorong angka putus sekolah.
Kepahlawanan masa kini berarti melawan ketimpangan dan ketimpangan itu secara konkrit. Meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan tidak cukup; Hal yang lebih mendesak adalah memperluas akses belajar bagi masyarakat kurang mampu. Tanpa pemerataan, rasa nyaman hanya menjadi slogan yang dinikmati segelintir orang. Pendidikan yang timpang akan terus memproduksi ketergantungan baru antarwilayah dan antargenerasi. Ini bisa dikatakan menjadi tantangan pertama.
Tantangan kedua datang dari ruang digital. Hoaks dan fitnah dengan mudah memecah belah bangsa. Gerakan seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menjadi contoh nyata. Berawal dari forum Facebook anti fitnah, organisasi ini kini memiliki puluhan ribu anggota, ribuan relawan, dan platform cek fakta seperti Turnbackhoax.id. Mereka tidak hanya mengungkap informasi bohong, tetapi juga mengedukasi literasi digital di berbagai daerah. Baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta bahkan meluncurkan program Duta Anti-Hoaks dari kalangan pelajar sebagai bentuk partisipasi generasi muda. Menyyuarakan kebenaran hari ini berarti menjadi penyeimbang di tengah arus informasi yang keruh.
Tantangan ketiga adalah integritas. Korupsi masih merajalela, dari tingkat desa hingga proyek strategis. Analisis terhadap ratusan keputusan kasus dana desa menunjukkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, dengan sebagian besar pelaku adalah perangkat desa sendiri. Di sisi lain, ada pula contoh positif: Desa Kedungsumber di Bojonegoro yang menerapkan prinsip pemerintahan terbuka—partisipasi warga, transparansi anggaran, dan akuntabilitas—hingga diapresiasi sebagai desa anti-korupsi. Inovasi dan integritas harus berjalan beriringan. Melawan kemalasan akademik dan praktik koruptif bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, tetapi tanggung jawab setiap warga negara.
Tantangan keempat adalah kepedulian dan aksi kemanusiaan. Di tengah individualisme yang menguat, gerakan akar rumput justru menunjukkan wajah kepahlawanan yang paling autentik. Saat banjir besar melanda Sumatera, warga biasa seperti Ferry Irwandi mampu menggalang dana miliaran rupiah dalam waktu singkat untuk membantu korban. Komunitas seperti Pandawara Group membersihkan puluhan ton sampah dari sungai dan pantai. Aksi-aksi kecil yang konsisten ini membuktikan bahwa kepedulian tidak menunggu gelar atau jabatan.
Delapan dekade setelah Resolusi Jihad, pertanyaan yang harus kita jawab bukan lagi “siapa pahlawan dulu?”, melainkan “apakah kita masih berani menjadi pahlawan hari ini?”. Kedaulatan yang diperjuangkan dengan darah dan kemandirian ekonomi menuntut kita untuk terus melawan segala bentuk ketergantungan baru—baik ketergantungan pada bantuan, pada informasi bohong, maupun pada kenyamanan yang membuat kita abai terhadap sesama.
Hari Pahlawan seharusnya menjadi cermin, bukan sekadar panggung. Jika kita hanya merayakannya dengan upacara tanpa aksi nyata di bidang pendidikan, ekonomi, informasi, integritas, dan kemanusiaan, maka kita telah dipelihara semangat 1945. Keberanian para kiai dan pejuang dulu lahir dari kemandirian. Keberanian kita hari ini harus lahir dari kesadaran yang sama: bahwa merdeka sejati adalah ketika bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung, tanpa timpang, dan tanpa rasa takut menyuarakan kebenaran.
Wallahu a'lam bish-shawab
Tags:
Artikel