BASHIRAHNEWS.COM, JAKARTA - Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menginisiasi usulan agar pemerintahan mendatang memberikan kuota hingga 30 persen bagi kaum wanita di berbagai lini pemerintahan, sebagai bukti pengakuan atas kesetaraan hak bagi perempuan di Indonesia.
"Kita melihat keterwakilan 30 persen perempuan selama ini hanya pada lini partai politik (Parpol) dan legislatif saja, itupun belum terisi secara maksimal. Maka kami melihat perlunya perluasan kuota itu dalam berbagai lini pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif bahkan juga di BUMN," kata Ketua DPP Perempuan ICMI, Welya Safitri, pada sambutan di kegiatan Refleksi Awal Tahun 2023 Perempuan ICMI pada Selasa (09/01/2023) di ICMI Center Jakarta.
Ia menekankan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik, demikian dikatakan perempuan yang pernah duduk sebagai anggota MPR Ri itu.
Welya menegaskan, siapapun yang nanti akan terpilih menjadi Presiden agar memberikan prioritas tersebut sebagai hak perempuan dalam bernegara. Ia juga akan terus memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut, termasuk mengusungnya sebagai isyu utama dalam kegiatan Muzzakarah Nasional Cendikiawan Muslimah pada 8 Maret 2024 mendatang di Jakarta.
"Kita pilih waktu tersebut, mengingat momentum yang sama bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Kita tunjukan pada dunia, bahwa cendekiawan muslimah di Indonesia adalah insan produktif dan konsisten memperjuangkan hak kaumnya," kata Welya lagi
Menurutnya, tujuan utama Muzakarrah Nasional Cendikiawan Muslimah adalah menyatukan visi dan misi sesama cendikiawan muslimah di Indonesia.
"Hal ini penting dilakukan guna untuk menghadapi tantangan global, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya,” pungkas Welya Safitri.
Perempuan ICMI adalah organisasi Badan Otonom ICMI, yang merupakan gerakan kaum cendekiawan muslimah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, anak dan lansia di bawah koordinasi ICMI.[]