BASHIRAHNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian nama jalan "President Jokowi Street" di Abu Dhabi Uni Emirates Arab (UEA), diisukan ditukar dengan tanah seluas 256 hektar (Ha) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dikutip dari Berita Baru Jatim, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengatakan, satu ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ditukar dengan 256 Ha tanah di Kaltim.
“1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama Jokowi sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim”, kata Merah, dikutip di akun Twitter pribadinya @Merah_Johasyah, Rabu (21/10/2020).
“Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yg melindas buruh & lingkungan,” sambungnya sembari mengunggah tangkap layar Detik.com tentang dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab dan Kompas.com tentang putra mahkota Abu Dhabi menjadi ketua dewan pengarah Ibu Kota Baru.
Merah juga menilai bahwa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai upaya menggadaikan sumber daya alam di Kaltim dengan dalih pemindahan Ibu Kota.
“Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru,” katanya.
Akibat twitannya banyak warganet yang menanggapi statementnya ini, ada yang mengganggap itu hanyalah berita hoax dan ada juga yang mendukung statement tersebut.
Namun, isu tersebut dibantah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Sofyan Djalil.
"Itu statement (Merah Johansyah) yang tidak berdasar," ujar Sofyan dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/10).
"Tidak ada permohonan hak atas tanah yang masuk ke BPN," ungkapnya.
Oleh karena itu, Sofyan mengaskan apa yang disampaikan Merah Johansyah, khususnya yang menyinggung soal ibu kota baru adalah tidak benar.
Sebab menurutnya, tanah yang ada di Kalimantan Timur sepenuhnya milik pemerintah, dan akan dipergunakan untuk pembangunan ibu kota baru.
Sampai berita ini turun, cuitan Merah Johansyah sudah dihapus dari akun twitternya.
Tags:
berita