 |
| (foto : Al Jazeera) |
BASHIRAHNEWS. COM, BOGOR – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi New York yang menyerukan penerapan Solusi Dua Negara dalam konflik Israel–Palestina, Jumat (12/9).
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyambut baik adopsi deklarasi tersebut. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa Indonesia konsisten mendorong pengakuan global terhadap Palestina.
“Bagi Indonesia, pengakuan dunia sangat penting untuk memberikan Palestina posisi setara dalam proses perdamaian,” ujar Nabyl, Senin (15/9).
Dalam deklarasi tersebut, Majelis Umum PBB merekomendasikan langkah konkret, mulai dari gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel, hingga pembentukan misi stabilisasi PBB guna melindungi warga sipil dan memperkuat aparat keamanan Palestina. Deklarasi juga menolak keras pendudukan permanen maupun rencana aneksasi yang digagas Israel.
Meski mendapat dukungan mayoritas, deklarasi ini memicu perdebatan. Resolusi tidak mengikat itu didukung 142 dari 193 negara anggota, sementara 10 negara menolak dan 12 abstain.
Dalam hal ini 10 negara yang menolak antara lain Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Nauru, Argentina, Paraguay, Micronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga.
Sementara 12 negara yang abstain, yakni Albania, Kamerun, Ekuador, Kongo, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sehari sebelum pemungutan suara telah menandatangani rencana ekspansi permukiman di wilayah E1, Tepi Barat, sekaligus menegaskan penolakannya terhadap pendirian negara Palestina.
“Tidak akan pernah ada negara Palestina,” ujar Netanyahu dikutip Reuters, Kamis (11/9).
Disamping itu dari dunia internasional, sejumlah negara Eropa seperti Belgia, Prancis dan Inggris dikabarkan akan menyatakan pengakuan resmi terhadap Palestina pada sidang Majelis Umum bulan ini.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menyerukan agar deklarasi diikuti dengan langkah nyata, termasuk penghentian permukiman ilegal dan pengakuan penuh negara Palestina.
Dengan dukungan besar namun berhadapan pada penolakan keras Israel dan sekutunya, efektivitas Deklarasi New York dipandang masih bergantung pada kemauan politik para pihak.
Tanpa komitmen dan pengawasan internasional, deklarasi berisiko hanya menjadi simbol diplomatik tanpa adanya perubahan nyata di lapangan.(RB)
Sumber : INews, CNN Indonesia, Reuters, Al Jazeera (15/09)